Peraturan Gubernur tentang Kepegawaian

2

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyeleng

-

garaan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indon

esia

Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi,

D

an Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lem

baran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lemba

-

ran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan L

embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor

4 S

eri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 8);

9.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun

2008 tentang Organisasi

D

an Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Inspektorat,

Dan

Lembaga Teknis

Daerah Provinsi Jawa Te

ngah (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

13);

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57

Tahun

2007

tentang Petunjuk TeknisPenataan Organisasi Perangkat

Daerah;

MEMUTU

SKAN,

Menetapkan

:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS

P

O

KOK,

FUNGSI

DAN

TATA KERJA

BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

3

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1.

Provinsi adalah Provinsi Jawa

Tengah

.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3.

Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

4.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah

.

5.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

.

6.

Badan

adalah

Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jawa Tengah

.

7.

Kepala

Badan

adalah Kepala

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa

Tengah

.

8.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung

jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam sat

uan

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan

atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri

.

BAB

II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Badan

Pasal 2

Badan Kepegawaian Daerah

mempunyai tugas pokok

melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang

kepegawaian

.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok se

bagaimana dimaksud dalam

Pasal

2

,

Badan Kepegawaian Daerah

mempunyai fungsi

:

a.

perumusan kebijakan teknis

bidang

kepegawaian

daerah

;

b.

pe

nyelenggaraan

urusan

pemerintaha

n

dan pelayanan umum

di

bidang

kepegawaian

;

c.

pembinaan,

fasilitasi

dan pelaksanaan tugas di bidang

perencanaan dan

pengembangan pegawai

,

mutasi

,

umum kepegawaian, dokumen dan

pengolahan data

pegawai negeri sipil

lingkup provinsi dan kabupaten/kota

;

d.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang

kepegawaian daerah

;

e.

pelaksanaan kesekretariatan

b

adan

;

f.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas

dan fungsinya

.

4

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan

memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai

-

mana

dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

(1)

Kepala Badan

, membawahkan:

a.

Sekretariat

;

b.

Bidang

Pengembangan Pegawai;

c.

BidangMutasi;

d.

BidangUmum Kepegawaian;

e.

Bidang Dokumen Dan Pengolahan

Data

;

f.

Kelo

m

pok Jabatan Fungsional

.

(2)

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Badan

.

(3)

Bidang

-

bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

masing

-

masing

dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala

B

adan

.

(4)

Kelompok Jabatan

F

ungsional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dipimpin oleh

seorang

Tenaga Fungsional Senior

sebagai Ketua

K

elompok

dan bertanggung

jawab kepada Kepala

Badan

.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan

teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan

tugas

secara terpadu,

pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan,

dan

umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

Sekretariat mempunyai fungsi:

a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis, pembinaan, pengkoor

-

dinasian penyelenggaraan

tugas

secara terpadu, pelayanan adminis

-

trasi,

dan pelaksanaan di bidang program;

b.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoor

-

dinasian penyelenggaraan

tugas

secara terpadu, pelayanan

adminis

-

trasi,

dan pelaksanaan di bidang keuangan;

5

c.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoor

-

dinasian penyelenggaraan

tugas

secara terpadu, pelayanan adminis

-

trasi,

dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian

;

d.

pelaksanaan tugas

lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1)

Sekretariat, membawahkan:

a.

Subbagian Program;

b.

Subbagian Keuangan;

c.

Subbagian Umum

D

an Kepegawaian.

(2)

Subbagian

-

subbagian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

masing

-

masing

dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyeleng

-

garaan

tugas

secara

terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi :

koordinasi

perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

di lingkungan

Badan.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan tekn

is, pembinaan, pengkoordinasian penyeleng

-

garaan

tugas

secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang

keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembuku

-

an dan

akuntansi di lingkungan Badan.

6

Pasal 11

Sub

b

agian Umum

D

an

Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pe

-

nyiapan

bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoor

-

dinasian

penyelenggaraan

tugas

secara terpadu, pelayanan administrasi, dan

pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan

administras

i kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana,

ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Pegawai

Pasal 12

Bidang

Pengembangan Pegawai

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang

diklat dan

formasi pegawai

,

danjabatan

.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang

Pengembangan

Pegawai

mempunyai

fungsi

:

a.

penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak

-

sanaan

di bidang

diklat dan formasi pegawai;

b.

penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak

-

sanaan

di bidang

jabatan

;

c.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1)

Bidang

Pengembangan

Pegawai

, membawahkan:

a.

Subbidang

Diklat Dan Formasi Pegawai

;

b.

Subbidang

Jabatan

.

(2)

Subbidang

-

subbidang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

masing

-

masing

di

pimpin oleh seorang Kepala

Subbidang

, yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Pengembangan

Pegawai

.

Pasal 15

Su

b

bidang

Diklat Dan Formasi Pegawai

mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak

-

sanaan di

bidangdiklat

dan formasi pegawai

, meliputi:

penyusunan daftar susunan pegawai

dan formasi pegawai, fasilitator dan koordinator usulan penetapan

formasi

pegawai negeri sipil daerah (

PNSD

)

kabupaten/kota

,

pengadaan

calon

pegawai negeri sipil daerah (

CPNSD

) provinsi

,

fasilitasi

p

engadaan

CPNS

D

kabupaten/kota,

fasilitasi

pene

-

tapan

Nomor

Induk

Pegawai

7

CPNS

D

kabupaten/kota, ujian kedinasan,

dan

penetapan kebutuhan diklat PNSD

provinsi

.

Pasal 16

Subbidang

Jabatan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang

jabatan

,

meliputi

:

p

enetapan

pengangkatan, pemindahan,

pemberhentian

sementara dan

pemberhentian

PNS

D

provinsi dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke

bawah atau jabatan fungs

i

onal

khusus

, penetapan penga

ng

katan sekretaris

daerah kabupate

n

/kota, usulan pengangkatan dan pemberhentian sekretaris

daerah provinsi, usulan konsultasi pengangkatan dan pem

berhentian jabatan

sekretaris daerah kabupaten/kota, koordinasi pengangkatan, pemindahan dalam

dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan kabupaten/kota

, dan

penilaian potensi dan kinerja pejabat struktural dan fungsional tertentu.

Bagian Kelima

Bidang

Mutasi

Pasal 17

Bidang

Mutasi

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan

teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang

pengangkatan dan kepangkatan

pemindahan dan pemberhentian.

Pasal 1

8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1

7

, Bidang

Mutasi

mempunyai fungsi:

a.

penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak

-

sanaan

di bidang

pengangkatan dan kepangkatan

;

b.

penyiapan

bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak

-

sanaan

di bidang

pemindahan dan pemberhentian

;

c.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal

19

(1)

Bidang

Mutasi

, membawahkan:

a.

Subbidang

Pengangkatan Dan Kepangkatan

;

b.

Subbidang

Pemindahan Dan Pemberhentian

.

(2)

Subbidang

-

subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing

-

masing

dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang

Mutasi

.

8

Pasal 2

0

Subbidang

Pengangkatan Dan Kepangkatan

mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di

bidang

pengangkatan dan kepangkatan

, meliputi:

penetapan

CPNS

D

menjadi

PNS

D di lingkungan provinsi

,

koordinasi pelaksanaan pengangkatan CPNSD

menjadi PNSD kabupaten/kota,

penetapan

kenaikan pangkat

PNS

D

provinsi

menjadi golongan/ruang I/b sampai dengan IV/b, penetapan kenaikan pangkat

PNSD

kabupaten/kota

menjadi golongan/ruang IV/a dan IV/b

.

Pasal 2

1

S

ubbidang

Pemindahan Dan Pemberhentian

mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di

bidang

pemindahan dan pemberhentian

, meliputi:

penetapan pemindahan PNSD

di lingkungan provinsi, penetapan perpindahan PNSD dari kabupaten/ kota ke

provinsi atau sebaliknya dalam satu provinsi, dan pen

etapan perpindahan PNSD

antar kabupaten/kota dalam satu provinsi

, penetapan pemberhentian PNSD

provinsi golongan/ruang IV/b ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD

provinsi, penetapan pemberhentian PNSD kabupaten/kota golongan/ruang IV/a

sampai dengan IV/

b, dan pemberhentian dengan hormat sebagai CPNSD

provinsi yang tidak memenuhi syarat menjadi PNS.

Bagian Ke

enam

Bidang

Umum Kepegawaian

Pasal 2

2

Bidang

Umum Kepegawaian

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang

pembinaan

disiplin dan perundang

-

undangan, dan kesejahteraan pegawai

.

Pasal 2

3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

2

,

Bidang

Umum Kepegawaian

mempunyai fungsi:

a.

penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak

-

sanaan

di bidang

pembinaan disiplin dan perundang

-

undangan

;

b.

penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak

-

sanaan

di bidang

kesejahteraan pegawai

;

c.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 2

4

(1)

Bidang

Umum Kepegawaian

, membawahkan:

9

a.

Subbidang

Pembinaan Disiplin Dan Perundang

-

Undangan

;

b.

Subbidang

Kesejahteraan Pegawai

.

(2)

Subbidang

-

subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing

-

masing

dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang

Umum Kepegawaian.

Pasal 2

5

Subbidang

Pembinaan Disiplin Dan Perundang

-

Undangan

mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pem

-

binaan dan

pelaksanaan di bidang

pembinaan disiplin dan perundang

-

undangan

,

meliputi:

pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang

-

undangan di bidang kepegawaian

skala provinsi, koordinasi pengawasan dan

pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang

-

undangan di bidang

kepegawaian kabupaten/kota, menye

-

leng

g

arakan pembinaan dan pengawasan

manajemen PNS di lingkungan provinsi, koordinasi pembinaan

dan pengawasan

manajemen PNS

D

skala provinsi

,

serta pemberian

layanan administrasi

kepegawaian

,

.

Pasal 2

6

Subbidang

Kesejahteraan Pegawai

mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak

-

sanaan di

bidang

kesejahteraan pegawai

,

meliputi :

pengelolaan administrasi

kesejahteraan

pegawai, melaksanakan tes potensi, evaluasi kinerja

PNS individual (JFU),

pengelolaan pusat kebugaran dan kese

-

hatan PNS, dan pengelolaan pusat

layanan psikologi dan konseling PNS

, dan pemberian penghargaan

dan tanda

jasa.

Bagian Ke

tujuh

Bidang Dokumen Dan Pengolahan Data

Pasal 2

7

Bidang Dokumen Dan Pengolahan Data

mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang

dokumentasi dan

pengolahan data.

Pasal

28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

7

, Bidang

Dokumen Dan Pengolahan Data mempunyai fungsi:

a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan

di bidang

dokumentasi

;

b.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan

di bidang

pengolahan data

;

c.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal

29

(1)

Bidang

Dokumen Dan Pengolahan Data

, membawahkan:

a.

Subbidang

Dokumentasi

.

b.

Subbidang

Pengolahan Data

;

(2)

Subbidang

-

subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing

-

masing

dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang

Dokumen Dan Pengolah

-

an Data

.

Pasal

3

0

Subbidang Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang

dokumentasi, meliputi :penyimpanan, penataan dan perawatan data tekstual

kepegawaian PNS provinsi, fasilitasi pengelol

aan dokumen kepegawaian

kabupaten/kota, layanan data tekstual kepegawaian PNS provinsi dan

kabupaten/kota, pembinaan pengelolaan arsip dan dokumen kepegawaian

kabupaten/kota, dan pelaksanaan proses penerbitan karpeg, karis dan karsu

PNS pemerintah provinsi

.

Pasal

3

1

Subbidang Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan

data, meliputi :pengelolaan sistem informasi kepegawaian, layanan teknis

pengolahan data elektronik

kepegawaian, analisis dan penyajian statistik

kepegawaian, pengendalian sistem informasi kepegawaian, koordinasi dan

fasilitasi SIMPEG kabupaten/kota dan instansi lain, dan pelaksanaan

pemutakhiran data PNS provinsi

.

11

Bagian

Ke

delapan

Kelompok Jabatan

Fungsional

Pasal 3

2

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan

J

abatan

Fungsional masing

-

masing berdasarkan peraturan perundang

-

undangan yang

berlaku.

Pasal 3

3

(1)

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang

terbagi dalam berbagai

k

elompok s

esuai dengan bidang keahliannya.

(2)

Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditentukan berdasa

rkan kebutuhan dan beban kerja.

(3)

Jenis dan

j

enjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), diatur sesuai dengan peraturan

perundang

-

undangan yang berlaku.

(4)

Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan sesuai dengan peraturan

perundang

-

undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 3

4

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala

Subbidang

dalam melaksanakan tugasnya ber

-

dasarkan peraturan perundang

-

undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapk

an oleh Gubernur.

Pasal

3

5

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala

Subbidang dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip

-

prinsip

manajemen yang meliputi perencanaa

n

, pengorganisasian, pelaksanaan,

monitoring, evaluasi

dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing

-

masing.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala

Badan

, Sekretaris, Kepala Bidang,

Kepala Sub

b

agian, Kepala

Subbidang

, dan Pejabat Fungsional wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi secara vertikal

maupun hori

z

ontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam

lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas

pokoknya masing

-

masing.

Pasal

3

7

(1)

Kepala

Badan

, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub

b

agian, dan Kepala

S

ubbidang

bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoor

-

dinasikan dan

12

memberikan bimbingan serta petunjuk

-

petunjuk bagi pelaksanaan tugas

bawahannya masing

-

masing.

(2)

Kepala

Badan

, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub

b

agian, dan Kepala

S

ubbidang

wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk

-

petunjuk dan

bertanggung jawab pada atasan masing

-

masing serta

m

enyampaikan

lap

o

ran tepat pada waktunya.

(3)

Dalam menyampaikan laporan masing

-

masing kepada atasan, tembusan

laporan dapat disampaikan kepada satuan

organisasi lain di lingkungan

Badan

yang secara f

u

ngsional mempunyai hubungan kerja.

(4)

Setiap laporan yang diterima oleh

Kepala

Badan

, Sekretaris, Kepala Bidang,

Kepala Sub

b

agian, dan Kepala S

ubbidang

dari bawahan wajib diolah dan

dipergunakan sebagai bahan

penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan

bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal

3

8

Sekretaris, Kepala Bidang,

danPejabat Fungsional menyampaikan laporan

kepada Kepala

Badan

dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun

laporan berkala Kepala

Badan

kepada Gubernur melalui Sek

retaris daerah

.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal

39

Jenjang

j

abatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai

dengan peraturan

perundang

-

undangan yang berlaku.

Pasal

40

Kepala Badan

, Sekretaris, Kepala Bidang,Kepala Sub

b

agian, Kepala S

ubbidang

dan Ketua Kelompok Jabata

n Fungsional di lingkungan Badan

diangkat dan

diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang

-

undangan yang berlaku.

13

BAB V

KETENTUAN LAIN

-

LAIN

Pasa

l

4

1

Bagan Organisasi

Badan Kepegawaian Daerah

sebagaimana tercantum dalam

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur

ini

.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 4

2

Hal

-

hal yang belum diatur dalam Peraturan

Gubernur

ini sepanjang mengenai

teknis

pelaksanaannya diatur oleh Kepala

Badan

.

Pasal 4

3

Peraturan

Gubernur

ini mulai berlaku pada tanggal di

undangkan

.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan

Gubernur

ini dengan penempatannya dalam

Berita

Daerah Provinsi

Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada

tanggal

31

Juli

2008

GUBERNUR JAWA TENGAH ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 31

Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN

2008

NOMOR 83